Siaran Pers : Pemerintah Pastikan Pembangunan Infrastruktur di 5 Destinasi Super Prioritas Pariwisata Dipercepat

Rabu, 11 September 2019

0

159

SIARAN PERS
KEMENTERIAN PARIWISATA

Pemerintah Pastikan Pembangunan Infrastruktur di 5 Destinasi Super Prioritas Pariwisata Dipercepat

Jakarta, 11 Sepetember 2019 - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur di 5 destinasi super prioritas dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2020.

Kelima destinasi super prioritas yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo antara lain Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo (NTT), Borobudur (Jateng-DIY), Likupang (Sulawesi Utara), dan Danau Toba Sumatera Utara).
 
“Kita akan memperbanyak aksesibilitas. Karena, wisatawan itu harus punya banyak pilihan, baik dari udara, laut, maupun darat,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rakornas III Pariwisata 2019 di Swissotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Selasa (10/9).

Kementerian PUPR mendukung pengembangan destinasi super prioritas terlihat dari pekerjaan yang dilakukan. Anggaran yang dikucurkan sesuai rekapitulasi Anggaran Infrastruktur PUPR pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional diajukan total bantuan anggaran untuk 2019 sebesar Rp1,7 triliun, dan untuk 2020 Rp7,1 triliun.

Anggaran ini dibagi untuk membangun aksesibilitas penunjang baik itu jalan, bandara, dan penunjang lainnya.

"Untuk mendukung konektivitas jalan darat misalnya, seluruh destinasi tersebut disokong pembangunan jalan yang mumpuni," kata Basuki.

Di Danau Toba, Kementerian PUPR memperbaiki jalan sepanjang 616,24 kilometer. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan baru, yaitu jalan elak Siantar, Silangit Muara, dan Balige. Jembatan Tano Ponggol juga menjadi bagian dari lingkup peningkatan konektivitas darat di Danau Toba.

Setelah infrastuktur selesai, tugas Kemenpar adalah mempromosikan dan memberikan fasilitas hospitality pelayanan kepada wisatawan yang datang. paling tidak hanya untuk senyum agar ramah dengan para wisatawan,” kata Basuki.

Ia juga menjelaskan, dukungan Kementerian PUPR melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 91,7 kilometer di lintas Kebumen-Purworejo-Karangnongko. Anggaran juga mencakup preservasi jalan di dua lintas sepanjang 131,76 kilometer.

“Nanti kita bikin plasa dan jalan lingkar di sekitar Borobudur harus diperlebar. Untuk itu kami akan segera berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk berkomunikasi dengan UNESCO, Gambarnya sudah ada, siap dieksekusi pada 2020,” katanya.

Sedangkan untuk mendukung ke KSPN Mandalika, Kementerian PUPR melakukan preservasi jalan di ruas Bandara Internasional Lombok (BIL)-Kuta (Mandalika) sepanjang 60,3 kilometer. Kementerian PUPR juga mengganti tiga jembatan masing-masing Jembatan Longken (100 meter), Jembatan Luk I (30 meter), dan Jembatan Sokong (120 meter).

Pada destinasi super prioritas paling timur, Kementerian PUPR membangun jalan baru ruas Labuan Bajo-Terang-Pelabuhan Bari sepanjang 9,14 kilometer. Selain itu dilakukan preservasi jalan Labuan Bajo-Malwatar sepanjang 65,6 kilometer.

Di Likupang pun sama. Infrastruktur jalan sepanjang 31,5 kilometer dibangun menunjang jalan Bandara-Likupang sebagai prioritas utama.

Menteri Pariwisata Arief Yahya yang membuka acara Rakornas Pariwisata tersebut menyambut baik dukungan Kementerian PUPR. Karena jelas lima destinasi super prioritas merupakan bagian dari 10 Bali Baru yang sedang dikembangkan oleh pemerintah guna menarik kunjungan turis asing.

Sektor pariwisata diharapkan menjadi andalan baru dalam mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini telah ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Tujuan Rakornas ini berdasarkan instruksi Presiden Jokowi yang meminta infrastruktur pariwisata haruslah tuntas pada 2020. Tidak hanya instruksi, anggarannya pun diberikan. Maka kita satukan langkah dalam Rakornas Pariwisata ini," kata Menpar.

Selain Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Rakornas ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat Kementerian dan Lembaga, diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro; Menteri Perhubungan, Budi Karya  Sumadi; Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Bekraf, Ahmad Rekotomo.

Guntur Sakti
Kepala Biro Komunikasi Publik