Tugas dan Fungsi PPID

Kamis, 29 Agustus 2019

TUGAS

  1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 30 Juli 2012 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas PPID menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi;
  2. Memberikan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata;
  3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian Pariwisata dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
  4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Pariwisata mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Pariwisata sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:   
    1. Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
    2. Telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
    3. Telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
    4. Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  6. Mengoordinasikan:
  1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  2. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
  3. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  4. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
  5. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;
  6. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
  7. Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan PPID Tingkat I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  1. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  2. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
  3. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Pariwisata;
  4. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  5. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
  6. Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Pariwisata dan Sistem Informasi PPID;
  7. Memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kementerian Pariwisata dan Sistem Informasi PPID;
  8. Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;
  9. Menyediakan Information Center untuk pelayanan informasi dan pengaduan:
  10. Membuat dan menyampaikan laporan perbulan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian Pariwisata; dan
  11. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

FUNGSI

  1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 30 Juli 2012 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang didalamnya terdapat salahsatu fungsi dari PPID yaitu menetapkan standar layanan informasi, memenuhi, dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik
  2. Pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.