Profil Reformasi Birokrasi

Senin, 30 Januari 2017

Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dimulai sejak Tahun 2010, sebagai wujud implementasi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.  Untuk mewujudkan 3 sasaran road map RB Tahap I yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata mengacu pada arah program 8 Area Perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Beberapa hasil pelaksanan reformasi birokrasi sebagai berikut:

  1. Manajemen Perubahan: penetapan raodmap reformasi birokrasi dan penetapan Tim Program Management Office (PMO) Kementerian Pariwisata;
  2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: identifikasi dan revisi peraturan yang tidak harmonis;
  3. Penataan dan Penguatan Organisasi: penataan organisasi baik pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis, yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Kementerian yang telah mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 2 kali sejak Tahun 2010, dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tahun 2012, dan menjadi Kementerian Pariwisata Tahun 2014 serta penetapan uraian jabatan;
  4. Penataan Tatalaksana: penyusunan lebih dari 6.000 SOP, pengembangan e-government, antara lain: e-performance,  aplikas persuratan, aplikasi perfilman, aplikasi absensi, aplikasi sistem arsip pegawai elektronik, aplikasi JDIH, aplikasi penerimaan mahasiswa baru, aplikasi penilaian dosen, dan pembangunan alikasi database pegawai;
  5. Penataan Sistem SDM Aparatur: pelaksanaan Analisa Beban Kerja, penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN,
  6. Penguatan Pengawasan: penetapan aturan penanganan gratifikasi, pembangunan WBS (whistleblowing system), penetapan aturan penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan SPIP;
  7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:  kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, pembangunan sistem e-performance;
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Pembangunan media publikasi destinasi wisata melalui www.travel.Indonesia, Pembangunan aplikasi pendaftaran film secara online;
  9. Monitoring dan Evaluasi:  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata adalah WDP pada tahun 2012 dan hasil evaluasi pelaksanaan  Reformasi Birokrasi sebesar 47,00, sehingga dengan dasar tersebut Kemenpar mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 47%.